WAWASAN NUSANTARA
Implementasi Wawasan Nusantara dalam Berbagai Aspek Kehidupan Nasional
(POLEKSOSBUD HANKAM) dan Contoh-Contoh Konkrit dalam Kehidupan Bermasyarakat.
Penerapan wawasan nusantara
harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa
mendahulukan kepentingan negara.
A.
Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim
penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis, mewujudkan pemerintahan yang
kuat, aspiratif, dipercaya.
B.
Implementasi dalam kehidupan ekonomi, adalah menciptakan tatanan ekonomi
yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
C.
Implementasi dalam sosial budaya, adalah menciptakan sikap batiniah dan
lahiriah yang mengakui, menerima dan menghormati segala bentuk perbedaan
sebagai kenyataan yang hidup di sekitarnya dan merupakan karunia Sang Pencipta.
D.
Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan, adalah menumbuhkan
kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela negara pada setiap WNI.
Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara dan Solusinya dalam Kehidupan
Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
1.
Pemberdayaan Masyarakat
John Naisbit dalam bukunya “Global Paradox” menyatakan
negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada rakyatnya.
Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan
dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan
nasional hanya dapat dilaksanakan oleh negara-negara maju dengan buttom-up planning,
sedang untuk negara berkembangan dengan top-down planning karena adanya
keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sehingga diperlukan landasan
oprasional berupa GBHN.
Kondisi nasional (pembangunan) yang tidak merata
mengakibatkan keterbelakangan dan ini merupakan ancaman bagi integritas. Pemberdayaan
masyarakat diperlukan terutama untuk daerah-daerah tertinggal.
2.
Dunia tanpa batas
a.
Perkembangan IPTEK mempengaruhi pola pikir, pola sikap dan pola tindak
masyarakat dalam aspek kehidupan. Kualitas sumber daya manusia merupakan
tantangan serius dalam menghadapi tantangan global.
b.
Kenichi Omahe dalam bukunya “Borderless World” dan “The End of Nations
State” menyatakan : dalam perkembangan msyarakat global, batas-batas wilayah
negara dalam arti geografi dan politik relatif masih tetap, namun kehidupan dalam suatu negara tidak mungkin
dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan
konsumen yang makin individual. Untuk dapat menghadapi kekuatan global suatu
negara harus mengurangi peranan pemerintah pusat dan lebih memberikan peranan
kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Perkembangan IPTEK dan perkembangan masyarakat global
dikaitkan dengan dunia tanpa batas dapat merupakan tantangan wawasan nusantara,
mengingat perkembangan tersebut akan dapat mempengaruhi masyarakat indonesia
dalam pola pikir, pola sikap dan pola tindak didalam bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
3.
Era baru kapitalisme
a.
Slowan dan Zureker dalam bukunya “Dictionary of Economics” menyatakan
kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta
atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian
dengan pihak lain dan untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang
dipihnya sendiri berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna
diri sendiri.
Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan
keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua
aspek kehidupan masyarakat sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya
keseimbangan.
b.
Lester Thurow dalam bukunya “The Future of Capitalism” menyatakan : untuk
dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru yaitu
keseimbangan (Belanced) antara paham individu dan paham sosialis. Di era baru
kapitalisme, negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya
dibidang ekonomi menekan negara-negara berkembang dengan menggunakan isu-isu
global yaitu demokrasi, hak asasi manusia, dan lingkungan hidup.
4.
Kesadaran warga negara.
a.
Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban
Manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban
yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan.
b.
Kesadaran bela negara
Dalam mengisi kemerdekaan perjuangan yang dilakukan
adalah perjuangan non fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan,
kesenjangan sosial, memberantas KKN, menguasai IPTEK, meningkatkan kualitas
SDM, transparan dan memelihara persatuan.
Dalam perjuangan non fisik, kesadaran bela negara
mengalami penurunan yang tajam di bandingkan dengan perjuangan fisik.
Sumber :
Muchji, H. Achmad, dkk. 2007. Seri Diktat Kuliah : Pendidikan
Kewarganegaraan. Jakarta: Universitas Gunadarma.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar